DEMOKRASI DAN KUALITAS KEPEMIMPINAN

Oleh : Abdussalam Bonde

Demokrasi masih menjadi buah bibir yang terus diperbincangkan baik dikalangan para akademisi, praktisi politik dan aktivis sosial, padahal salah seorang Guru Besar Kebijakan Public di sebuah University George Mason-USA yang terkenal dengan nama Yoshihiro Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul ″The End of History and The Last Man″ tahun 1992, telah menyatakan bahwa demokrasi merupakan titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia dan merupakan bentuk final pemerintahan manusia.

Tesis Fukuyama ini banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Kant dan Hegel, serta analisis kritisnya terhadap ideology Marxisme dan Lenimisme yang mengalami ajal politik pasca perang Dunia II sehingga Fukuyama menyimpulkan bahwa dipenghujung sejarah dan masa depan tidak akan pernah ada lagi ruang-ruang bagi pertarungan antar ideology besar, artinya demokrasi sudah merupakan kulminasi akhir sejarah. Namun, tulisan ini tidak hendak men-diskursus tesis Fukuyama yang banyak menimbulkan gugatan dari berbagai pemikir yang bergelut di bidang ilmu politik. Tulisan ini adalah sebuah kegelisahan saya atas sistem demokrasi yang masi terus melahirkan pemimpin yang tak berkualitas yang pada akhirnya hanya menjadi aib dalam arus sejarah demokrasi.

Adalah Sokrates, seorang filosof terkenal di zamanYunani kuno, yang hidup pada 5 abad sebelum masehi misalnya merasa juga khawatir akan sistem demokrasi. Menurut Sokrates, sistem demokrasi memberikan kemungkinan suatu Negara akan dipimpin dan diperintah oleh orang-orang dungu″(yang dimaksud dengan orang-orang dunggu disini adalah orang yang kemampuan berfikirnya rendah, dan tak bisa memimpin. Jangankan memimpin orang lain memimpin dirinya ia tak bisa, pent.) yang kebetulan mendapat banyak suara mayoritas rakyat. Kekhawatiran Socrates ini bukanlah tanpa alasan sebab dalam demokrasi siapapun berhak mencalonkan diri menjadi pemimpin, dan rakyat sebagai pemberi amanah berhak serta bebas memilih pemimpin yang disukainya.

Karena siapa saja bole menjadi pemimpin rakyat dalam mekanisme demokrasi, orang yang hanya bermodalkan ketenaran dirinya sebagai seorang ″public figure (pengusaha, artis, nelayan, pelawak, seniman, dan lain-lain) bisa ikut dalam suksesi kepemimpinan. Sekalipun kader dadakan atau karbitan kalau ditopeng dengan kekuatan financial seseorang dapat saja dipilih oleh rakyatnya. Dan lebih parah lagi, jika rakyat sebagai pemilih, hanya mempertimbangkan pilihannya karena factor “promordialisme”, (seperti karena factor suku, agama, ras, dan antorgolongan) tanpa didasari dengan logika berfikir secara realistis-kritis sehingga akhirnya seorang pemilih justru memilih calon pemimpin yang ″dungu″ tidak melihat kualitas kepemimpinan seperti yang dikawatirkan oleh Socrates.

Disinilah kemudian kita perlu mengukur sejauhmana kemampuan sistem demokrasi dapat menghasilkan sosok pemimpin yang tidak hanya bermodalkan ketenaran dan kekuatan finansial tetapi harus ditopang dengan kemampuan, keahlian dan kecerdasan, sebab demokrasi bukan sekedar prosedur atau mekanisme memilih pemimpin saja tapi lebih pada tujuan yang hendak dicapai yaitu lahirnya pemimpin yang berkualitas yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas. Jika tidak keadaan tersebut akhirnya hanya akan melahirkan kepemimpinan yang kaku, polos, dan kere konsep.

Fenomena ini masi menyelimuti masyarakat kita, bahwa perpektif demokrasi hanya sebatas prosedur dalam memilih pemimpin berdasarkan kuantitas. Sedangkan soal kualitas sering tersingkir dari sebuah sistem demokrasi. Padahal subtansi demokrasi merupakan pemenuhan kehendak rakyat, dimana pemimpin negara atau daerah dapat menempatkan urusan rakyat sebagai agenda utama dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Bukankah Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi merupakan konsep perumusan kebijakan dari rakyat, oleh rakyat, untukr akyat. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka unsur yang terpenuhi masih sebatas aspek “dari rakyat” yaitu rakyat menyalurkan hak suaranya dalam memilih pemimpin. Sedangkan terkait dengan aspek “oleh rakyat”, dalam arti bahwa rakyat ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, berjalannya “check and balance” serta tegakknya“rule of law” belum terpenuhi. Adapun aspek “untuk rakyat” dimana demokrasi menegaskan prinsip bahwa rakyat berhak mendapatkan manfaat selayaknya dari sebuah kepemimpinan belum dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mendorong terwujudnya hal itu, diperlukan pendidikan politik agar rakyat memilih calon pemimpin atau wakilnya yang berkualitas. Kecerdasan dalam memilih dapat dilihat dari alasan memilih calon pemimpin bukan karena faktor x tapi pada program yang di tawarkan apakah realistis, bermanfaat atau tidak. Selanjutnya masalah realisasi dari program tersebut ketika terpilih sangat membutuhkan control dari rakyat sebagai sumber legitimasi dan pemberi mandat. Singkatkata demokrasi tidak hanya persoalan memilih pemimpin, tetapi juga mengawal jalannya kepemimpinan. Upaya tersebut harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum karena hukumlah yang menjadi tameng rakyat terhadap pemimpin dalam menuntut haknya begitu pun sebaliknya.

Oleh karena itu Ignas Klenden, menyatakan bahwa ada tiga komponen utama yang diharapkan dapat mendorong  dan mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat dan kuat yaitu: Pertama; kemampuan dan ke-akhlian dalam bekerja yang dinamankan kompetensi. Kedua; jumlah orang-orang memilih seseorang yang mewakili mereka yang dinamankan konstituante. Ketiga; kadaran seorang politikus tentang nilai dan norma-norma (morality) yang tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar maka ia akan berkhianat terhadap prinsip-prinsip perjuangan politinya. Hal ini dinamakan integritas.

Dengan demikian proses demokrasi kepemimpinan akan menjadi berarti dan bermakna apabila pembuat kebijakan mendapat dukungn rakyat memalui mekanisme sistem demokrasi yang menjamin kompetensi dalam melakukan kerja-kerja politiknya secara efektif sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Tanpa kompetensi, pemimpin tersebut hanya akan menjadi peanggaguran politik yang tidak tahu apa yang harusia lakukan.

Proses demokrasi kepemimpinan juga harus menjamin daya dukung yang kuat dari kontituen sebagai legitimasi kerja politik para pembuat kebijakan yang ditandai dengan keterbukaan (transparency) para pemimpin yang melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam pembuatan kebijakan politik. Tanpa partisipasi konstituen akan merasa kebijakan tersebut tidak mewakili kepentingan rakyat. Dan yang tak kalah pentingnya, proses demokrasi kepemimpinan seharusnya mampu menjamin bahwa pembuat kebijakan yang terpilih nanti memiliki integritas yang tercermin pada moralitas politiknya, integritas tersebut dilandasi dengan kekuatani idealisme yang dibangun berdasarkan ideology yang dianutnya. Sebab para pemimpin tanpa memiliki integritas hanya akan menjadi “oportunis politik” yang pada akhirnya menyalahgunakan posisi politiknya untuk memperkaya dan pemuas nafsu diri sendiri, keluarga, kelompok, dan golongannya.

Oleh karena itu ketiga komponen diatas bagitu penting sebagai syarat agar proses demokrasi kepemimpinan memiliki sistem yang berkualitas dan tidak membuat kita khawatir seperti yang dikawatirkan oleh sokrates diatas.#natuadega#

Komentar Facebook

Komentar

Baca Juga

JELAJAH PARA PEMBERANI HENTAK BMR

Iven Trail Adventure BMR Trac Jelajah Wisata Alam Bolaang Mongondow  Raya secara resmi dibuka dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *