Terkendala Anggaran, Kinerja BPSK Kotamobagu Belum Maksimal 

KOTAMOBAGU- Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kotamobagu tampaknya masih belum dimaksimalkan. Padahal, keberadaan BPSK sendiri sangat dibutuhkan dibidang pengawasan dan mediasi penyaluran barang serta penyelesaian sengketa konsumen. 

Kepala BPSK Decky Kaesang melalui Wakil ketua Darmo Paputungan mengatakan, belum maksimalnya fungsi BPSK disebabkan karena terkendala dengan Anggaran yang ada. Sebab, segala segsla sesuatunya membutuhkan dana operasional.

“Sebenarnya kita Dapat dana hibah dari pusat. Dan itu sekarang ada di APBD-nya provinsi.

Persoalannya, provinsi dalam hal ini Dinas perindag belum jabarkan anggaran itu, sampai Kita tidak dapat dana BPSK Kotamobagu juga beberapa Daerah lainnya,” bebernya, Senin (06/08/2018).

Menurutnya, Kehadiran BPSK sangat diperlukan,  sarena berdasarkan hasil kerja dua tahun terakhir, ada banyak persoalan-persoalan konsumen, persoalan masyarakat yang diselesaikan.

“Justru sangat membantu dinas perdagangan dalam rangka stabilisasi distribusi barang,  karena ada di fungsi Perdangan mengenai distribusi barang direktorat jenderal, Perdangan dalam negeri pusat perlindungan dan konsumen. Ada fungsinya itu.  Antara lain  itu yang di lakukan BPSK di beberapa daerah di seluruh Indonesia,” terangnya

Lanjut Darmo, untuk tahun ini BPSK sendiri banyak menerima laporan-laporan juga keluhan dari masyarakat, hanya saja pergerakan dari BPSK untuk melakukan monitoring sangat terbatas karena terkendalan dengan dana operasional khusus.

“Laporan mendominan konsumen terutama itu distribusi barang kadaluwarsa, finance yang penarikan-penarikan kendaraan yang menyalahi aturan yang ada. Dua tahun terakhir juga audah banyak yang di bantu dan banyak yang selesai baik roda dua dua dan roda empat,” ujarnya

Dia berharap, ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi juga pemerintah Kota Kotamobagu terkait dana operasional tersebut.

“Yah tentu Harapan kami ada  kebijakan dari wali kota bagaimana membijaksanai itu. Supaya BPSK bisa jalan atau aktif. Karna BPSK Kotamobagu dan masih di bawah kewenangan dari ibu wali kota,” harapnya. (al_)

Komentar Facebook

Komentar

Baca Juga

Tempat Usaha Diimbau Tak Gunakan LPG Bersubsidi

KOTAMOBAGU- Seluruh Tempat-tempat usaha di Kota Kotamobagu diimbau untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi atau Tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *