Pemkab dan Dekab Boltim menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda pembentukan dan susunan OPD

Pemkab dan Dekab Boltim menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda pembentukan dan susunan OPD

Penetapan melalui Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua Dekab Boltim Drs Marsaoleh Mamonto tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Muhammad Assagaf dan para pejabat lainya di lingkungan Pemkab Boltim.

Diketahui, pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ditetapkan melalui Perda nomor 10 tahun 2016, lalu. Namun, diubah kembali menyesuaikan nomenklatur dan tipelogi perangkat daerah mengacu pada keputusan Kementerian atau lembaga negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Muhammad Assagaf mengatakan, Perda ini merupakan prioritas utama setelah melalui kajian tim pembentukan peraturan daerah pada tingkat eksekutif yang dilanjutkan dengan pembahasan tim Panitia Khusus (Pansus) Dekab Boltim. “Hal ini tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan peraturan daerah, antara lain dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja,” terangnya.

Lanjutnya, Perda perubahan atas perda nomor 10 tahun 2016 segera disetujui untuk ditetapkan, sebab kini beberapa Kementerian atau lembaga telah menetapkan nomenklatur dan tipelogi perangkat daerah. “Pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian atau lembaga merupakan arah kebijakan dalam pembentukan perangkat daerah. Pemkab Boltim perlu menyesuaikan nomenklatur dan tipelogi perangkat daerah dengan berpedoman pada peraturan atau keputusan tersebut,” ujar jelasnya.

Diharapnya, dengan ditetapkannya Perda tersebut dapat memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya di Boltim. “Tentunya diharapkan organisasi perangkat daerah yang terbentuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik,” ujar sekda.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organiasasi dan Tatalaksana (Ortal) Momeng Ambarak mengaku, perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tidak menambah jumlah perangkat daerah. “Jumlahnya tetap yakni 36 OPD, namun yang berubah hanya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) seperti, Bidang Kebudayaan di Dinas Pariwisata dipindah ke Dinas Pendidikan, selain itu perubahan tipologi instansi yang sebelumnya tipe A turun jadi tipe B atau sebaliknya. Perubahan tipologi disebabkan jumlah bidang yang ada diinstansi,” urai kabag. (Topan)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *