Menang di PT TUN, Romi Ajak Kubu Djan Akhiri Dualisme di PPP

Menang di PT TUN, Romi Ajak Kubu Djan Akhiri Dualisme di PPP

Jakarta – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menyatakan bahwa PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Romahurmuziy (Romi) sesuai SK Kemenkum HAM. Romi merasa bersyukur atas keputusan tersebut.

Dia pun mengajak kubu Djan Faridz mengakhiri dualisme kepemimpinan di PPP. “Pertama saya bersyukur Alhamdulillah, ini berkah Ramadan. Kedua tentu dengan kemenangan ini saya berharap mengakhiri dualismse di PPP. Saya mengajak komponen kepengurusan di Djan Faridz untuk menyudahi pertikaian hukum yang ada,” kata Romi saat berbincang dengan detikcom

Apalagi pemilihan anggota legislatif dan Pilpres 2019 tinggal 22 bulan lagi. Sehingga, kata Romi, butuh konsolidasi seutuhnya untuk membesarkan PPP.

“Mengambil berkah Ramadan, dalam waktu dekat saya akan mendatangi pak Djan Faridz dan mengajak beliau bergabung bersama-sama dalam kepengurusan ini dan membesarkan PPP,” kata Romi.

“Saya juga menawarkan seluruh kader-kader pak Djan Faridz untuk menyudahi seluruh pertikaian hukum dan menerima mereka dalam kepengurusan ini, untuk bersama-sama menjadikan PPP sebagai 3 besar pemenang pemilu,” tambah dia.

Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah juga berharap tak ada lagi perpecahan di tubuh partainya. Ia menginginkan Romi dan Djan islah. “Kalau lihat dari sikon, saya sih berharap islah kan gitu. Ngapain sih cari ribut mau pilkada, mau pilpres? Yang rugi partai,” ujar Dimyati saat dihubungi, Rabu (14/6/2017).

Dimyati mengatakan, ‘bola’ kini berada di tangan Romi dan Djan. Jika mereka sepakat berdamai, maka kader di bawahnya akan mengikuti.

“Kuncinya di ketum Romi dan Djan. Kami makmum ikut saja. Kalau kami ikut salah satu berkhianat, kami berharap win-win lah. Lebih banyak pendukung lebih bagus,” kata Dimyati.

Seperti diketahui, PT TUN memutuskan PPP yang sah di bawah kepengurusan Romi. Vonis itu diketok oleh ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota Riyanto dan Slamet Suparjoto.

“Oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari obyek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP hasil muktamar islah di Pondok Gede, maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011,” putus majelis hakim sebagaimana dikutip dari website MA, Rabu (14/6).

Patris

 

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *