Pemkab Bolmong Awasi Penerapan UMP

Pemkab Bolmong Awasi Penerapan UMP

SuaraBMR.com, Bolmong – Pada 2015 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah secara resmi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provisi (UMP) menjadi Rp.2,4 Juta. yang sebelumnya hanya sekitar Rp.2,1 Juta. Seketika itu juga, perubahan tersebut pun sudah di tindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong). meskipun masih saja ada beberpa perusahaan yang belum menerapkanya.

Bupati Bolmong Hi Salihi Mokodongan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bolmong Derek Panambunan mengatakan, Setelah di tetapkan lalu, semua perusahaan sudah diberikan surat edaran tentang keputusan gubernur Sulut terkait UMP Bolmon tahun 2016.
“Setiap perusahaan wajib menyesuaikan pembayaran gaji kariawan sesuai standar yang sudah di tetapkan Pemerinta,” kata Panambunan di hubungi senin (8/2) kemarin.

Menurutnya, secara umum, penerapan UMP telah di terapkan oleh beberpa perusahaan, namun masi ada beberpa yang belum menerapkanya. Sehingga itu, pihaknyapun akan mengagendakan turun lapangan untuk mengawasi penerapan UMP.
“Bagi perusahaan yang belum menerapkanya, tetap kami beri kesempatan untuk menyesuaikan. Jika tidak, tentu sangsi menanti,” tegasnya.

Dia menerangkan sesuai undang-undang telah diatur lamanya jam kerja buruh yakni 7 jam sehari dan 40 jam seminggu bagi yang kerja enam hari. Namun yang kerja lima hari seminggu menggunakan delapan jam kerja sehari dan 40 jam seminggu.
“Semua jam kerja harus sesuai aturan, kalaupun lebih harus ada kesepatakan bersama dengan upah yang proposional,” tegasnya. (Uchan)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *