PUSKESMAS, KEMITRAAN DAN AKREDITAS

PUSKESMAS, KEMITRAAN DAN AKREDITAS

Oleh: dr Bambang I. Sowikromo

Kemitraan antara petugas puskesmas adalah langkah yg baik dan lebih penting dari akreditasi puskesmas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tujuan akreditasi pada tempat layanan kesehatan adalah untuk dapat meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. menteri kesehatan berencana melakukan akreditasi tak hanya kepada rumah sakit, namun juga Pusat Kesehatan.

menurut saya ini adalah kebijakan yang “mungkin” keliru.“tanpa ditopang dengan hubungan kemitraan yg baik. akreditasi puskesmas sudah berjalan, ada sekitar 9500 puskesmas diuji coba dan hampir semuanya sudah memenuhi standar dan cukup layak”. (Pendapat Prof Akmal Taher, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI),

Sebagai Institusi yang mempunyai fungsi sebagaiRegulator Kementerian Kesehatan harusnya lebih focus pada kegiatan yang lebih bersifat REGULATIF. Untuk kendali soal mutu dan pelayanan, peraturan yang dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak terkait yaitu pemerintah daerah, Dinas kesehatan dan para petugas dipuskesmas.

Berkaca pada pengalaman saat bertugas di beberapa Puskesmas, bisa dikatakan bahwa akreditasi tidak akan berpengaruh jika memang para pihak terkait tidak memperbaiki pelayanan.

Sebagai contoh di Puskesmas XX, disitu mampu mematuhi peraturan yang sudah dibuat, padahal belum tentu sarana dan prasarananya lengkap. Kepatuhan para petugas hampir cukup baik. Setiap pagi dan sore ruangan dibersihkan, bak cuci tangan beserta sabun atau hand-rub, tempat sampah ada ditiap ruangan, namun petugas datang sudah siang, kadang dokter duduk bengong karena pasien sudah antri namun petugas belum ada.. kadang pasien rawat nginap tak ditensi dan diperhatikan obat/cairan infus…

Ini memberikan gambaran bahwa puskesmas terlihat cukup megah tidak menjamin kwalitas pelayanan. hal ini membutuhkan perubahan perilaku(revolusi mental sampai pada jajaran puskesmas) kunci kepatuhan terhadap peraturan yg sudah dibuat pemerintah yakni pemimpin yang tegas dan smart juga asas transparansi dalam pengelolaan keuangan puskesmas berdasarkan regulasi peraturan yg Ada.

kadang timbul beberapa pertanyaan bahwa apakah kepala puskesmas bisa memerintah dokter puskesmas ? seperti yang kita ketahui bersama bahwa dijaman sekarang ada dua jabatan untuk PNS yaitu “jabatan struktural dan jabatan fungsional. dalam hal ini seorang dokter puskesmas adalah pejabat fungsional. TUPOKSI sopasti berbeda.. dalam pelayanan dipuskesmas dokterlah yg bertanggung jawab terhadap penyakit pasien dan dalam urusan administrasi kepala puskesmas yang bertanggung jawab.. Jika hubungan antara dokter dan kepala puskesmas harmonis maka saya bisa jamin bahwa pelayanan puskesmas akan bermutu. Ketegasan kepala puskesmas dan hubungan harmonis dengan dokter puskesmas akan membuat kemitraan kerja yg bagus sehingga kualitas pelayanan jadi baik.. begitu pula sebaliknya…, jika hubungan tak harmonis maka pelayanan akan amburadul. Menurut saya perbaiki dulu hubungan antar sesama petugas puskesmas, semua bekerja sesuai aturan/juknis yg ada supaya tak ada kesan menginterfensi sesama petugas. semua unsur dipuskesmas bekerja sesuai TUPOKSI masing masingn pembagian jasa harus transparan dan menjungjung asas keadilan yg sesuai POIN BEBAN KERJA/ tanggung jawab.

setelah dibenahi dengan baik(revolusi mental) sukses barulah dibuat akreditasi pada tiap puskesmas demi meningkatkan kwalitas pelayanan yg ada. mencari pimpinan puskesmas yang tegas dan mampu berkomunikasi dengan baik bersama dokter puskesmas, adalah hal tak mudah… Seperti yg kita ketahui bersama bahwa pengambil keputusan tertinggi dipuskesmas dalam penanganan pasien adalah dokter puskesmas, bukan kepala puskesmas!!

Dibeberapa tempat diindonesia khususnya disulawesi utara dimana kepala puskesmas dipimpin oleh dokter, puskesmas tersebut menjadi sangat maju dan bermutu, pelayanan sangat baik sehingga menjadi puskesmas percontohan.

Ini merupakan tantangan buat kita dibolmong raya dimana hampir semua kepala puskesmas bukan dokter… Bagaimana jika seluruh kepala puskesmas dibolmong raya adalah dokter..?? Saya optimis tak akan ada keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan dipuskesmas.

Karena banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan dipuskesmas yang tak berkualitas sehingga menteri kesehatan akan melakukan akreditasi dipuskesmas yang menurut saya adalah kebijakan yang yg belum emergensi.. . Yang paling tepat adalah jadikan dokter atau SKM yg memiliki kemampuan smart dan gesitsebagai kepala puskesmas.

sebagai penutup bahwa jabatan seorang kepala puskesmas harus mampu membina seluruh petugas , smart dalm membangun kemitraan, tegas, adil, transparan dan memiliki budaya malu… demi pelayanan kepada masyarat yg terbaik. dengan lelang jabatan bisa mendapatkan calon pemimpin yg berpontensi.

Salam Sehat “Indonesia”

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *