Sejumlah Aktivis Budaya Kecam Amabom

Sejumlah Aktivis Budaya Kecam Amabom

Kotamobagu, Suara BMR – Pemberian Gelar Adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Bolmong (Amabom) yang dipimpin oleh Jemmy Lantong oleh sebagian Kalangan pemerhati Budaya Bolmong, mempertanyakan soal esensi penyematan Sumarsono sebagai Punu’ Molantud.

Menurut Arman (pemerhati Budaya Bolmong) apa yang dilakukan oleh Amabom yakni memberikan Gelar Adat kepada Pjs Sumarsono tidak tepat jika yang disematkan ke dirinya adalah sebagai Punu’.

“Punu’ adalah Raja Bolmong, dan itu adalah milik para Bupati dan Walikota di Bolmong Raya, sebab Konotasi Punu’ itu adalah penghormatan Masyarakat terhadap Raja Bolmong.” Ujarnya

Menurutnya, Gelar sebelum Raja Tadohe namanya adalah Punu’ kemudian Kolano’ (dibaca Koyano’) berkembang menjadi Datu’ hingga Kolonial Belanda merubahnya menjadi Sultan dan Raja.

Dalam Konsesus tahun 1997 disepakati untuk pemberian Gelar adat ke Gubernur hingga tingkatan Presiden disebut Tule’ Molantud, jadi bukan Punu Molantud.

“Jaman Bupati Muda Mokoginta (Almarhum) Yakni Lembaga Adat yang terdiri dari Perwakilan Eks Empat Swapraja melakukan Konsesus yang disebut Gelar Sepakat, dan disitu disepakati bersama soal pemberian dan prosesi Gelar Adat mulai dari Tingkatan Desa, Kecamatan, Bupati, Gubernur hingga Presiden.” Jelasnya

Dirinya pun menilai bahwa Amabom telah memberikan Gelar Adat kepada Sumarsono sebagai raja Bolmong yaitu Punu Molantud adalah salah besar dan mestinya tidak boleh.

“Punu Molantud adalah Gelar seorang Raja Bolmong, jadi keliru jika sumarsono itu didaulat menjadi Raja, sebab Sumarsono sendiri bukan bagian Integral Orang Bolmong.” Tambanya

Harusnya gelar yang disematkan adalah Tule Molantud Bukan Punu’ dan untuk pemberian Gelar harus ada alasan yang jelas.

“Setahu saya sumarsono tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk dijadikan sebagai Tule’ Molantud, kalau hanya sekedar karna kepeduliannya untuk memekarkan, maka seorang mantan Gubernur Sarundajang saja menjabat 10 tahun tidak pernah diberikan Gelar Adat, demikian Pula E.E.Mangindaan.” Ucapnya

Lanjut. “ setahu saya yang mendapat Gelar itu baru mantan Gubernur G.H. Mantik tapi bukan sebagai Raja, sebab raja itu melekat kepada Bupati atau walikota, demikian pula kepada Mantan Gubernur A.J.Sondak. “ Kata Arman

Pemberian Gelar adat harusnya memiliki dasar yang kuat, agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah, demikian pula gelar yang disematkan kepada para Buapati dan walikota harus dibedakan mana yang Punu’ dan Tule, dan bahkan Boki’

Sehingga apa yang telah dilakuakan oleh AMABOM jelas keliru, dan sepatutnya memang harus dipertanyakan keberadaan AMABOM itu sendiri, yakni kapasitas mereka yang selalu saja memberikan Gelar adat secara sepihak.
“Pemberian Gelar yang dilakuakan oleh AMABOM perlu dipertanyakan, mulai dari soal Prosesi penyerahan Tongkat kepada Sumarsono, atau pun pemberian Parang (Pitou) kepada kapolres dan seterusnya.” Sebut Arman.

Sebeb menurut Arman, Tongkat yang diserahkan kepada Sumarsono, Unjung Tombaknya harus terbuat dari Emas, demikian juga pemberiaan Gelang (Boyusu) kepada istri sumarsono demikian pula pemberian Parang (pitou) Gagangnya juga harus terbuat dari Emas, sebab itu adalah salah satu syarat.

Dan yang terpenting adalah keberadaan AMABOM apakah lembaga resmi yang didirikan atau ditunjuk oleh pemerintah, sebagai Lembaga Adat Resmi Pemerintah Kota Kotamobagu, jangan sampai ada pengkaburan atas nilai-nilai adat di Bolmong raya.

“Pemerintah dalam hal ini Walikota harusnya lebih Mawas terhadap pemberian Gelar adat, panggil pihak Amabom dan tanyakan apakah ini sudah betul atau tidak, sebab Walikota sendiri adalah Raja, sehingga dia punya hak untuk menanyakan soal –soal seperti itu.” Tukas Arman. (jo)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *