Tak Berijin, TV Kabel, Radio, di Boltim Segera Ditertibkan

Tak Berijin, TV Kabel, Radio, di Boltim Segera Ditertibkan

Tutuyan, SuaraBMR – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi (Dishubkominfo) Sulut dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menargetkan melakukan pendataan kembali lembaga-lembaga penyiaran (LP) berupa TV kabel dan radio baik yang sudah maupun belum terdaftar, guna menertibkan penyebaran informasi yang ada di daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Boltim.

Kepala bidang Teknis dan Penyiaran Sekertariat KPID Dishubkominfo Sulut, Femmy Rumororong kepada sejumlah media mengatakan dalam rangka penerapan aturan yang berlaku dari pemerintah untuk penginformasian kepada masyarakat melalui televisi dan radio maka sudah seharusnya mengantongi perizinan untuk legalitas LP tersebut. “Itu diharuskan. Karena ada yang sekarang ini mendirikan LP yang belum berizin, nah itu yang menjadi perhatiannya karena dalam penyiaran itu ada diatur mulai dari waktu dan isi informasi yang akan disebarkan, ”terangnya saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama tim KPID di Kantor DisHub-Kominfo Boltim.

Dijelaskanya juga jam penyiaran baik dari TV dan radio itu juga sudah diatur dan jika dilanggar akan berbenturan dengan aturan kode etik penyiaran yang akan berimbas kepada sanksi yang nantinya diberikan kepada pelaku atau pengusaha LP tersebut. “Makanya kami datang untuk melakukan pendataan. Dan untuk sanksi yang paling berat jika melanggar aturannya itu akan dicabut izin penyiaran serta menyegel LP bersangkutan hingga mempolisline lokasi tersebut. Itu kami juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut dalam menangani persoalan penyegelan tersebut, ”tandas Femmy.

Senada dikatakan Kepala Dishubkominfo Boltim, MR Alung bahwa ini bersifat koordinasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemerintah khususnya dibagian penyiaran sebagai langkah antisipasi agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar dalam penyebaran informasi baik melalui TV kabel dan radio. “Ini bentuk perhatian dari pemerintah khsususnya dari KPID. Ketika mereka turun melakukan pemantauan, berarti ada koordinasi antara pemerintah Pusat, Provinsi hingga daerah untuk memberikan penjelasan kepada pelaku-pelaku LP atau pihak ke tiga agar pengurusan izin sangat penting. Dimana, mereka juga nantinya akan melakukan pembentukan asosiasi atau lembaga yang nantinya akan menaungi para pengusaha TV kabel yang berada di Boltim, ”terang Alung. (Sis)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *