Hakym; Minta Penyelenggara Netral

Hakym;  Minta Penyelenggara  Netral

Bol-sel SuaraBMR–Setelah menyerahkan 11.899  syarat dukungan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang mongondow selatan (bolsel), H. Haris T. Kamaru SH, yang juga Bakal calon bupati Bolsel meminta waktu untuk menyampaikan keluhan tim-tim pemenanganya,

Dalam sambutanya dia meminta agar kiranya KPU bolsel benar-benar Netral dan mampu memberikan peringatan tegas kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dikala akan melakukan Verifikasi faktual, karena menurutnya pasangan Hakym merasa dirugian saat Verifikasi faktual awal, dimana dari  syarat dukungan yg dimasukan pihaknya dirugikan 80%, “kami merasa cara Verifikasi faktual PPS tidak benar, kami berharap agar ini tidak akan terulang ke dua kali” ucap Haris  dengan tegas,

Haris megatakan dirinya dan tim pemenanganya sangat mendukung, pihak penyelengara dan pengawasan Pemilihan, dia berharap agar KPU bisa menjalankan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) sekaligus melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan ini secara Langsung umum bebas dan rahasia (luber), namun menurutnya yang terjadi baru-baru ini sudah tidak luber lagi, dimana dirinya merasa dihalang-halangi di dalam melakukan Pengumpulan KTP, “Kerja  tim kami dihalang – halangi  oleh camat, bahkan camat Pinolosian timur, mengancam  Warga terkait dengan  pemberiaan ktp, ,” ucapnya,

Diapun menambahkan dirinya berharap agar pemilihan kali ini bisa berjalan dengan lancar aman dan terkendali dan tidak ada rasa takut pada masyarakat, yang lebih menyedihkan lagi salah satu pendukungnya di Desa Dumagin B, malah diberikan surat pindah jika akan memberikan dukungan KTP, “kami berharap agar Panwaslu bisa lebih, proaktif lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya” tegas Haris,

Ketua KPU Zulkarnain kamaru sendiri saat di konfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya yang jelas selama menjalankan tahapan ini tidak perna lari dari acuan yakni, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), “kalau kami menemukan PPS maupun PPK yang melakukan gerakan tanpa dengan dasar PKPU, kami langsung akan memberhentikanya,” tegas kamaru,

Ditambahkanya, terkait dengan Perifikasi faktual awal, dirinya sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, “toh kalau kami tidak dengan dasar PKPU, kami pasti sudah mendapat teguran dari Panwaslu, yang jelas setiap tahapan ini, sesuai dengan PKPU” jelas kamaru”. Amin.Laiya)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *