DPRD Setujui LPJ APBD 2014 dan Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wabup

DPRD Setujui LPJ APBD 2014 dan Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wabup

Boltim (Suara BMR) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang mongondow Timur (Boltim) melalui lima fraksi yakni fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Hati Nurani (Hanura), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan fraksi gabungan Demokrat Kebangsaan (Demokrat dan PKB,red) telah menyepakati rancangan peraturan daerah (Ranperda) laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun anggaran 2014 dan juga sekaligus telah mengusulkan pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil bupati Boltim periode 2010-2015.

Kedua agenda tersebut langsung dipimpin Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto melalui rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Boltim, Kamis (30/7). “Rapat paripurna ini sesuai amanat undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2014 tentang tata tertib Nomor 1 Tahun 2014, maka pada hari ini di gelarnya sidang dua agenda tersebut,” terang Sachrul yang didampingi Wakil ketua Sehan Mokoagow dan Antonius Efendy Muaya yang juga dihadiri Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar.

Selesai pembacaan fraksi, ketua langsung membacakan usulan pemberhentian Bupati dan Wabup Boltim berdasarkan pasal 79 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 atas perubahan kedua UU Nomor 3 tahun 2014. “Pemberhentian kepala daerah dan/atau huruf (a) dan huruf (b) serta ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) itu diumumkan oleh pimpinan DPRD dan diusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur Wakil gubernur serta Menteri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk Bupati/Wabup, Walikota/Wawali,” jelasnya.

Selain itu menurut Sachrul, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.71-748 tahun 2010 tentang pemberhentian pejabat Bupati Boltim dan pengesahan pengangkatan Bupati/Wabup masa jabatan 2010-2015. “Adapun surat Mendagri Nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015 perihal pemberhentian Bupati serta pengangkatan pejabat kepala daerah. Dimana masa berakhir dari Bupati/Wabup itu jatuh pada tanggal 4 Oktober 2015,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Boltim, Sehan Landjar turut memberikan sambutan yang mana rasa apresianya kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan pandangan fraksinya serta menerima LPJ tersebut untuk ditetapkan menjadi perda. “Tentunya ini menjadi hasil kemajuan pemerintah daerah untuk menjadikan daerah Boltim lebih baik kedepan. Namun, tidak hanya sampai disitu saya ingatkan juga kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih meningkatkan kinerja serta segera menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Landjar.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, selain para anggota DPRD juga seluruh Kepala SKPD serta para aparat kecamatan dan desa di Boltim. (Iwan)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *