Visi Yang Bakal Teringkari Di Kotamobagu (I)

Visi Yang Bakal Teringkari Di Kotamobagu (I)

Kotamobagu adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, diresmikan pada Tahun 2007 tepatnya pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2007, dengan jumlah penduduk kurang lebih 108.794 terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan Wilayah mencakup daratan dan kepulauan seluas 184.33 km. dengan ketinggian antara 180-130 meter diatas permukaan laut, dengan demikian Kotamobagu berada disebuah Lembah yang dikelilingi pegunungan dan dilewati beberapa sungai.

Secara Geografis terletak di antara O Lintang utara dan membentang dari barat ke timur diantara 123-124 bujur timur yang berbatasan Kota Utara dengan Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow, Kotamobagu Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kotamobagu Barat Berbatasan dengan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu Timur Berbatasan dengan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka wilayah administrasi pemerintah kota kotamobagu terdiri atas 4 kecamatan, 15 desa dan 18 kelurahan,

Pendidikan dikota kotamobagu Sekolah Dasar berjumlah sekitar 74 Gedung Sekolah, SLTP berjumlah sekitar 16 Gedung sekolah, SLTA berjumlah 21 gedung.

Bidang Kesehatan sekilas data terakhir Rumah Sakit 6 Unit,Puskesmas 5 unit,Puskesmas pembantu 7 unit,puskesmas keliling 5 unit, puskesmas Rawat inap 3 unit,posyandu 45 unit dengan angka harapan hidup sekitar 71,12%

Berdasarkan sekilas data tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamobagu melihat adanya potensi besar untuk dikembangkan menjadi sebuah kota jasa sebagaimana menjadi tujuan dari pemerintahan saat ini yang dinahkodai oleh Ir.Hj.Tatong Bara dan Drs.Hi.Djainudin Damopolii, sebagaimana dalam Visi dan misi keduanya yakni “ Menjadikan Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa” sehingga pada Tahun 2015 pun dicanangkan sebagai tahun pelayanan dasar untuk semua, hal ini sesuai dengan Visi Misi TB-JADI pada Pilwako kemarin.

Masih ingat Visi TB-JADI pada Pilwako kemarin di Dewan Perwakilan Daerah yang disaksikan dan didengar oleh masyarakat Kotamobagu yang disiarkan secara langsung oleh stasiun Radio Lokal, bahwa TB – JADI akan mewujudkan kotamobagu sebagai Kota Model Jasa dikawasan Bolaang Mongondow Raya menuju Masyarakat sejahtera,berbudaya, dan berdaya saing, kota jasa berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model, memiliki etos peradaban modern, religious,kreatif,dan inovatif. (sumber : Harian Komentar).

Pasangan TB- JADI pun memiliki 8 Program Prioritas. Diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan infratsruktur, penanggulangan kemiskinan, keadilan dan kesetaraan gender, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional, begitu juga TB-Jadi berkomitmen pada Program 100 hari untuk pemberantasan Korupsi dan menargetkan pertumbuhan disegala bidang selama pemerintahannya hingga 2018 nanti.

Visi Misi yang dijanjikan oleh Ir.Hj.Tatong Bara dan Drs.Hi.Djainudin Damopolii tersebut akan diwujudkan jika nanti mereka dipercaya oleh Rakyat Kotamobagu untuk memimpin pemerintahan,kini TB-Jadi telah menduduki jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota kurang lebih 2 tahun terakhir, dan semakin banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat, terlebih khususnya Rakyat Kota kotamobagu yang telah percaya janji politik TB-Jadi tersebut.

Fakta dan realitas yang terjadi dalam kepemimpinan TB-JADI semakin tidak jelas, arah pembangunannya pun   malah berlawanan , tidak   sebagaimana mestinya pada janji – janji pilwako kemarin, baik infrastruktur tata ruang kota, seperti pembangunan taman di lokasi lapangan Mogolaing, molinow dan dilokasi Gelora Ambang yang asas dampak manfaat dari pembuatan taman tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan PAD sebagai Kota Jasa,

Saya justru melihat adanya pembiaran terhadap Aset-aset yang statusnya telah diserahkan oleh Kabupaten Bolaang Mongondow dan menjadi sebuah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun tidak dikelola.(bersambung)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *