Janji Politik Yang Bakal Teringkari Di Kotamobagu III (Habis)

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah saat ini tengah melakukan Audit dalam penggunaan keuangan sepanjang tahun 2014, semoga saja hasilnya nanti memuaskan, minimal jika pun ada temuan-temuan masih dalam kewajaran, sebab jika ada temuan maka konsekwensinya tentu saja harus ada tuntutan ganti rugi (TGR) dan bila nanti TGR tersebut melebihi batas yang telah diatur oleh aturan, maka perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sudah pasti jauh dari harapan, namun jika melihat LHP kemarin meski diduga banyak temuan toh pemerintah kotamobagu tetap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, terus terang saja ini menjadi pertanyaan besar saya.

Kembali pada subtansi janji politik dengan mengedepankan 8 prioritas unggulan demi menjadikan kotamobagu kota model jasa, dan dicanangkannya tahun 2015 adalah pelayanan dasar untuk semua,maka sesungguhnya yang menjadi pertanyaan besar hari ini adalah, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota untuk menjadi kota model jasa sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah lainnya ? sumber-sumber PAD mana saja yang menjadi model unggulan atas beberapa program prioritas ? dan berapa banyak diperoleh dari hasil sebuah konsep visi dan misi tersebut ? lalu apa yang patut disampaikan pada rakyat kotamobagu bahwa 8 program prioritas sebagian telah berhasil, atau bahkan semuanya sukses dijalankan ? jika 8 program prioritas itu pada pilwako kemarin laris terjual pada masyarakat, sehinnga konon katanya, TB-JADI menjadi pilihan masyarakat yang tepat, maka sudah sepatutnya kini masyarakat punya hak untuk bertanya.

Teramat banyak harus ditanya meski sangat sedikit jawaban yang didapat, saya mencontohkan soal pelayanan dimasing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), saya bisa menilai begitu amburadulnya tata ruang kota, mulai dari penataan parkir sepanjang jalan ahmad yani kompleks pertokoan,trotoar yang harusnya milik para pejalan kaki disulap menjadi lahan parkir kendaraan, soal penempatan kantor pun terkesan tak beraturan, kantor pemkotnya di jalan ahmad yani, kantor SKPDnya dikelurahan Mogolaing, giliran ada orang membuka usaha di jalur paloko kinalang tiba-tiba saja pemerintah mengklaim bahwa sepanjang jalur tersebut adalah khusus lokasi perkantoran.inilah ketidak jelasan titik lokasi peruntukan baik kantor, lokasi industry,lokasi pertanian,lokasi perhotelan,lokasi wisata,lokasi taman,dan lain sebagainya, jika pun itu ada maka mestinya disosialisasikan pada masyarakat.

Dari sebagian kecil uraian persoalan diatas, maka saya berkesimpulan 8 program prioritas unggulan TB-JADI sangat bertolak belakang, dan belum terlihat program unggulan apa yang sudah dilaksanakan. mungkin untuk mencapai program prioritas yang di janjikan pada rakyat kotamobagu, saran saya, sebaiknya walikota mengurangi sedikit untuk tidak sering ditempat, sebab jika keberadaan walikota sesering mungkin tidak berada ditempat, maka besar peluang apa yang saya tulis yakni “ Janji Politik yang teringkari dikotamobagu “ adalah benar, hampir setiap hari parkiran Mobil khusus walikota berplat nomor DB 1 kosong tak ditempati, justru selama ini parkiran kendaraan khusus wakil walikota nyaris paripurna berada ditempat parkirnya dengan mobil berplat DB 2, hampi setiap hari wakil walikota masuk kantor.

Jika janji politik teringkari dikotamobagu itu benar adanya, maka boleh jadi rakyat punya hak untuk menggugat, meminta pertanggung jawaban atas janji yang telah diutarakan, saya teringat pada diskusi kecil oleh beberapa teman seprofesi yakni para senior-senior saya ditempat ngopi, diskusi tersebut mengupas kota kotamobagu sebagai kota model jasa dibawah kepemimpinan walikota kotamobagu Ir.Hj.Tatong Bara dan Drs.Djainudin Damopolii, menarik dalam diskusi kecil itu,muncul sebuah pertanyaan yaitu, perubahan apa yang ada dikotamobagu ? saya pun menjawab dengan sederhana, yang pertama adalah   pembangunan pasar 23 maret tidak selesai dan saat ini dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian, ke dua yakni, gelora ambang terdapat taman kota yang tidak ada keuntungannya, yang ketiga lanjutan pembangunan mesjid raya baitul makmur tidak bisa dengan sistim multiyear sebab ternyata tidak dibahas pada KUA PPAS dan tidak termuat dalam RKA, selanjutnya adalah, sejarah dalam pemerintahan dikota kotamobagu baik walikota pertama PJS Ir.SR. Mokodongan, dan lanjut pada pemerintahan walikota terpilih pertama Drs.Djailantik Mokodompit,SE.ME. yaitu baru pada pemerintahan Ir.Hj.Tatong Bara, terdapat SP2D milik pihak ke 3 yang telah mengerjakan pekerjaanya 100% namun hingga kini tidak dibayar, dan solusi pemerintah hanya bisa membayar pada APBD-P nanti, sehingga menimbulkan banyak perdebatan soal mekanismenya bisa atau tidak, sebab jika itu jalan satu-satunya maka yang perlu dipertanyakan apakah DPRD kotamobagu juga sependapat ? saya yakin hal ini masih menjadi perdebatan.

Catatan :

Terakhir dalam tulisan saya yakni, “Janji Politik Yang Teringkari III” untuk memberi saran kepada seseorang yang tidak perlu saya sebut namanya, namun yang pasti beliu adalah salah satu orang yang dekat dengan walikota dan sempat bertemu diteras kantor pemkot pada beberapa waktu lalu, dimana dirinya sempat mengatakan kepada saya, bahwa saya menulis bebas mengarang. Terus terang saja saya tidak tau apa yang beliu maksudkan, namun jika yang dimaksud adalah tulisan ini, maka saya memberi ruang kepada yang bersangkutan untuk menjawab semua tulisan saya ini mulai dari tulisan pertama hingga tulisan ke tiga, mana saja yang dianggap mengarang ? kapan pun kami menyediakan ruang jawab dan klarifikasi. Sebab sebetulnya banyak hal yang perlu kami pertanyakan. Tulisan ini hadir sebagai perimbangan atas berita-berita kegiatan pemkot yang tetap kami tayangkan hampir setiap hari.

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *