INSENTIF DAN TUNJANGAN RESIKO BENTUK PENGHARGAAN BAGI DOKTER

INSENTIF DAN TUNJANGAN RESIKO BENTUK PENGHARGAAN BAGI DOKTER

Oleh: Dr.Bambang Irwanto Sowikromo

Dokter sebagai salah satu profesi yang cukup mulia di mata  masyarakat dan di mata Tuhan. Hal itu di sebabkan profesi   Dokter  sebagai salah satu profesi yang membantu manusia   untuk keluar  dari penderitaan dan penyakit yang dideritanya   Untuk itu profesi  Dokter mempunyai etika, sumpah, dan   norma-norma tertentu  yang  hanya dimiliki oleh para   anggotanya. Akibat kondisi tersebut  profesi Dokter masih   menjadi primadona bagi anak dan orangtua.  Banyak yang   berkeinginan agar anaknya kelak menjadi seorang Dokter, bahkan tak jarang anak Taman kanak dan Sekolah Dasar bila ditanyakan profesi apa yang kelak diinginkan, secara sepontan mereka akan menyebut profesi Dokter sebagai cita-citanya.

Meninjau lebih jauh lagi, mengapa masih banyak orang tua dan anak-anak yang mengidolakan profesi Dokter sebagai cita-citanya, tentu akan ditemukan jawaban yang beragam. Diantaranya profesi Dokter itu sangat mulia, profesi Dokter bisa menolong orang tua atau keluarga, dan otomatis bisa mengobati sakitnya sendiri. Disamping itu masih banyak lagi alasan yang mungkin lebih heroik, bahwa seorang Dokter itu ibarat seorang dewa atau perwakilan Tuhan dalam proses penyembuhan.

Beberapa alasan tersebut diatas tentunya belum bisa mewakili seluruh alasan yang membuat seseorang tertarik menjadi Dokter. Namun jangan dilupakan bahwa Dokter merupakan salah satu profesi dari seorang umat manusia. Sebagai manusia tentunya Dokter juga memiliki keinginan, tujuan dan harapan. Bahkan sebagai manusia Dokter juga harus memiliki tanggung jawab , tugas, kewajiban membiayai keluarga dan kerabatnya. Dengan kata lain, profesi Dokter masih dianggap sebagai salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Dalam kehidupan bermasyarakat biasanya masyarakat masih berpandangan bila profesi Dokter dianggap masih ‘mudah’ untuk mencari uang, sehingga biasanya taraf hidup seorang Dokter berada dalam kelas menengah, meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Menilik pendapat diatas, maka salah satu alasan yang membuat seseorang berniat menjadi Dokter, adalah untuk mencapai taraf hidup yang layak. Dengan kata lain, profesi Dokter masih dianggap sebagai profesi yang gampang untuk mencari duit yang halal. Mengingat para Dokter bisa melakukan praktek mandiri sebagai salah satu cara mendapatkan tambahan pendapatan, sementara profesi yang lain, tidak memiliki peluang seperti yang dimiliki seorang Dokter.

Namun apakah demikian keadaan dan kondisi yang terjadi sebenarnya? Itu masih menjadi tanda tanya dan perdebatan yang sangat panjang. Mengingat pada kenyataannya profesi Dokter acapkali masih di pandang sebelah mata, dan belum mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. Buktinya profesi Dokter sampai saat ini belum pernah mendapatkan remunerasi sebagai mana profesi lainnya seperti jaksa, tentara, polisi, pegawai pajak, dan mungkin akan menyusul para hakim.

Memang tidak sepenuhnya benar asumsi diatas, bila membandingkan dengan beberapa profesi yang lain yang sudah mendapatkan renumerasi. Ada beberapa argumentasi yang di sampaikan oleh pemerintah, mengapa beberapa profesi selain Dokter sudah mendapatkan renumerasi. Diantaranya mencegah terjadinya pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Selain itu, berapa profesi tersebut dianggap perlu dan penting dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Bila argumentasi yang disampaikan Pemerintah seperti di atas, lalu bagaimana halnya dengan Dokter, apakah profesi Dokter belum layak mendapatkan renumerasi?. Mengingat Dokter juga memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Selain itu Dokter juga berhadapan dengan masalah dan kesulitan masyarakat.

Menyimak hal diatas maka sudah selayaknya juga profesi Dokter sebagai profesi yang memberikan pelayanan pada masyarakat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah dalam bentuk pemberian insentif dan tunjangan resiko. Hal itu untuk memberikan rangsangan dan stimulus bagi para Dokter untuk bisa bekerja secara maksimal memberikan pelayanan. Terlebih bahwa seorang Dokter dalam melaksanakan aktifitasnya juga mempunyai resiko tertular penyakit pasiennya, serta resiko terjerat masalah hukum yang cukup berat(dugaan malpraktek).              

Pemberian insentif dan tunjangan resiko

Pemberian insentif atau tambahan penghasilan sebenarnya merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan rangsangan bagi para Dokter agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan tindakan tersebut sudah di benarkan dan bisa dilakukan oleh pemerintah.

Bagi pemerintah pusat salah satu cara yang bisa diberikan untuk menghargai Dokter serta memberikan rangsangan bagi para Dokter dengan memberikan renumerasi. Ha itu sifatnya umum dan bisa berlaku bagi semua Dokter pegawai negeri sipil yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu sangat layak dilakukan oleh pemerintah saat ini. Adapun besarnya renumerasi tersebut, bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah dan niat baik dari departemen keuangan , para anggota DPR RI, serta Presiden sebagai pimpinan Pemerintahan. Lalu bagaimanakah, perkembangan renumerasi bagi para Dokter?

Akankah terwujud? Mari kita berjuang bersama sama untuk mewujudkan hal tersebut.

Sementara bagi pemerintah daerah sebagai upaya memberikan penghargaan bagi para Dokter bisa di berikan dalam bentuk insentif dan tambahan penghasilan di luar gaji(tunjangan resiko). Bagi pemda tambahan penghasilan bagi Dokter bisa diberikan setelah melalui proses di Pemerintah Daerah dan di ketahui oleh seorang Bupati dan (serta) telah mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Provinsi.

Berkaitan dengan tambahan penghasilan untuk Dokter, Pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomo 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolahan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil.

Dalam permendagri nomor 59, pasal 39 disebutkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa tambahan penghasilan di berikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya. Sementara dalam ayat 4 disebutkan, tunjangan juga bisa diberikan pada pegawai negeri dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil. Dalam ayat 5 , disebutkan tunjangan bisa diberikan pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Di sinilah kami mengupayakan agar supaya pemerintah dapat memberikan tunjangan resiko kepada para Dokter karena hal ini tidak melanggar peraturan yang ada.

Dari peraturan tersebut, sebenarnya layak seorang Dokter apalagi yang bertugas di daerah terpencil,UGD, Puskesmas,dan tempat kerja dengan kondisi tertentu mendapatkan insentif tambahan penghasilan.

Organisasi Profesi Harus Berjuang

Bagaimanakah kita para Dokter menghadapi hal tersebut? Jawabannya adalah terserah pada diri kita sendiri, para Dokter dan juga anggota dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia. Mengingat sebagai satu-satunya induk dari organisasi para Dokter, seharusnya bisa menyuarakan dan mengaspirasikan keinginan semua anggotanya.

Bila ditanyakan kepada semua anggita IDI yang berjumlah sekitar 90 ribu Dokter, maka bisa di pastikan para Dokter juga menginginkan penghargaan dalam bentuk pemberian tunjangan tersebut. Mengingat dengan tuntunan jaman sekarang ini, maka dibutuhkan dana untuk bisa menghadapi kehidupan di zaman yang serba susah.

Untuk itu, para pengurus IDI selayaknya segera berjuang untuk mewujudkan keinginan dan harapan dari semua anggotanya. Baik di tingkat pengurus besar, di tingkat wilayah, maupun ditingkat cabang. Mengingat untuk mewujudkan keinginan tersebut bila tidak didasari niat yang kuat dan tulus untuk membela dan menaungi anggota, maka bisa di pastikan hal tersebut tidak akan terwujud.

Untuk tingkat pusat, renumerasi bagi para Dokter harus di perjuangkan oleh Pengurus Besar IDI dengan melakukan advokasi bersama- sama dan bersinergi dengan Depkes, untuk melakukan penetrasi dan presureke DPR RI serta ke Presiden. Hal itu bisa dilakukan secara sinergi, pasti akan membuahkan hasil.

Selanjutnya di tingkat provinsi, Pengurus Wilayah harus bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit untuk melakukan advokasi ke Gubernur dan DPR Provinsi. Sementara untuk Kabupaten , maka Pengurus IDI di cabang harus bersinergi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala Rumah Sakit untuk bisa berjuang ke DPR Kabupaten dan Bupati/Walikota. Bila hal itu bisa di lakukan secara sinergi, maka bisa di pastikan profesi Dokter akan mendapatkan pemberian insentif dan tunjangan resiko di tingkat daerah , sebagai salah satu bentuk penghargaan Pemerintah kepada para Dokter.

Melihat dan menyimak beberapa pengalaman yang kami temukan, bahwa penetapan dan pemberian insentif bagi Dokter, sangat banyak hal yang terlibat. Diantaranya sinergi yang di buat antara pengurus IDI, Kepala Dinas Kesehatan sebagai Wakil Pemerintah dalam hal kesehatan dan Direktur Rumah Sakit. Bila ketiga lini tersebut bersinergi dengan baik, pasti akan memberikan dampak psikologis dalam hal pressure yang cukup kepada DPRD dan juga Bupati/Walikota. Untuk itu, seyogyanya para pejabat yang berada di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan IDI bersinergi dengan baik, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya, yakni para Dokter.

pemberian insentif dan tunjangan resiko merupakan salah satu cara pemerintah untuk merangsang para Dokter agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan senyum dan ikhlas. Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah BolaangMongondow Selatan karena telah memberikan penghargaan bagi Dokter (Dokter Umum sebesar Rp. 7 juta/bulan dan Dokter Spesialis Rp.25 juta/bulan.. Semoga Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia melihat kegelisahan dari para Dokter, yang juga menjadi anak Bangsa, sehingga memberikan penghargaan yang layak kepada profesi Dokter. Amin (***)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *