Areal HPT Desa Motandoi, Di Duga Diperjual Belikan

Areal HPT Desa Motandoi, Di Duga Diperjual Belikan

Bolsel, Suara BMR : Areal kawasan hutan di wilayah Bolaang Mongodow Selatan yang menjelma menjadi lahan perkebunan masyarakat  menuai sorotan, dugaan praktik jual beli lahan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di hutan Rata tondiot, Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur (Pintim) terus mengemuka, dan kabarnya lahan tersebut diduga sudah dijadikan perkebunan tanaman tahunan. Hal ini dikemukakan langsung Mantan Sangadi Desa Motandoi, Hamjan Muhammad. Diakuinya dia masih mengantongi bukti jual-beli berupa kar tanah yang turut ditandatangani Sangadi Motandoi yang menjabat saat itu. Luas lahan HPT yang yang diduga diperjual-belikan itu sekira 80-an hektar. Dan transaksi ini terjadi sekira tahun 2007 silam. “Saya masih mengantongi dokumenya. Disitu diketahui (ditandatangani) oleh oknum Sangadi. Transaksi jual-beli lahan di kawasan HPT ini sekira tahun 2007 lalu,” beber Muhammad saat bertemu dengan wartawan,

Dikatakannya, jika pihak yang berwajib akan turun memeriksa lahan tersebut, dia mengaku tidak keberatan. Dan jika diperlukan, ia pun mengaku bersedia memberikan keterangan. “Supaya jelas di masyarakat bahwa transaksi ini sebelum saya menjabat,” jelasnya. Menurutnya, pembeli lahan seluas 80 hektar ini hanya satu orang. Kemudian katanya lahan tersebut saat ini sudah diolah menjadi perkebunan dan sebagiannya lagi belum diolah. “Baru sebagian yang ditanami cengkih,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bolsel, Maxi Limbat, mengaku sudah mendengar persoalan ini. Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus ini dengan serius. “Kami akan turun lapangan untuk mengkroscek titik koordinat lokasi, apa benar masuk dalam kawasan HPT atau tidak. Kalau benar akan kami tindak lanjuti,” ucap Limbat. Limbat juga mengakui bahwa perambahan hutan di Bolsel memang marak. “Tapi terjadi sejak puluhan tahun silam, sebelum Bolsel menjadi kabupaten. Karena itu penanganan dari kami secara bertahap karenap persoalan ini sangat kompleks,” aku Limbat. Di sisi lain, salah satu solusi yang rencananya akan dilakukan Dishutbun, lahan-lahan yang sudah terlanjur menjadi perkebunan akan diusulkan untuk dialih fungsihkan menjadi hutan kemasyarakatan. “Lahan tersebut tetap menjadi milik pemerintah tapi diolah oleh masyarakat dengan sistem kontrak. Misalnya 25 atau 30 tahun. Gambarannya seperti itu,” tandasnya.(jojo)

Komentar Facebook

Komentar

Berita Terkait

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *